Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, maka dilakukan upaya penguatan sistem pencegahan korupsi dengan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Saluran Pengaduan Whistle Blowing System (WBS)  Terhadap Area Rawan Korupsi yang dilaksanakan mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022 bertempat di aula kantor setempat.

Menurut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, diyakini masih ditemui area-area rawan korupsi di saat penentuan program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/ denda, rekruitmen pegawai dan pemberian/ penyaluran bantuan. Selain itu juga terdapat risiko ketiadaan obyektivitas dan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM saat promosi/ mutasi. Kondisi-kondisi tersebut disebabkan oleh konflik kepentingan dan gratifikasi.

Dalam sambutannya, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, Mohammad Fadeli, S.Pd., M.Si. menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pembinaan khususnya mencegah gratifikasi dan benturan kepentingan sehingga terwujud pemerintahan yang baik. Plt. Inspektur menekankan bahwa tim UPG bukanlah yang paling benar akan tetapi sama-sama mengingatkan untuk kebaikan. Selain itu Plt. Inspektur mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya sesuai ketentuan agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada korupsi.

Acara diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari ASN di lingkungan UPTD Puskesmas Banyuanyar dan Omben Kabupaten Sampang yang sedang berproses membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerjanya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang sebagai representasi dari pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang sebagai representasi dari SKPD yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang sebagai SKPD yang menyelenggarakan manajemen ASN.

Moh. Ali Majdi, S.H.,M.M. selaku narasumber pertama menjelaskan bahwa upaya konkret Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan  dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Selanjutnya Moh. Ali Majdi, S.H., M.M. menjelaskan tentang definisi gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pentingnya pemahaman benturan kepentingan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Terdapat 6 (enam) poin yang dijabarkan dalam pemahaman benturan kepentingan, yaitu:

  1. Pemahaman benturan kepentingan
  2. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan
  3. Bentuk situasi benturan kepentingan
  4. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi
  5. Sumber penyebab benturan kepentingan
  6. Penanganan benturan kepentingan

Sesi selanjutnya, materi disampaikan oleh narasumber kedua yakni Prima Wijayanti, S.T. yang menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah membangun infrastruktur Whistle Blowing System (WBS) sebagai sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja dan penyelenggara pelayanan publik, manajemen kepegawaian dan pengadaan barang dan jasa dapat memahami bentuk-bentuk korupsi dan dampaknya sehingga mencegah terjadinya korupsi di area rawan tersebut.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.