Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan pemantauan secara berkala oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP). Berdasarkan laporan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa termasuk area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan pada nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan data penanganan kasus pengaduan dari masyarakat tahun 2022 yang berindikasi korupsi, materi pengaduan pengelolaan desa meningkat menjadi 58% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan keuangan desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang perlu mengantisipasi budaya gratifikasi yang berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sampang.

Salah satu upaya pencegahan korupsi atas penyelenggaran pemerintah dan desa serta pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sampang telah membuat regulasi yaitu Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tetang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Upaya penguatan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan secara berkelanjutan pada 180 Desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang secara bertahap. Tahun ini dilakukan  pada 7 (tujuh) Kecamatan dengan peserta terdiri dari 7 (tujuh) orang camat beserta jajarannya dan seluruh kepala desa di Kecamatan Sampang, Sokobanah, Robatal, Kedungdung, Omben, Karang Penang dan Sreseh Kabupaten Sampang yang berjumlah total 92 kepala desa. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 28 s.d 31 Maret 2022 bertempat di aula kantor kecamatan setempat.

Output dari sosialisasi ini diharapkan agar para camat dan kepala desa menghindari konflik kepentingan, melaporkan/ menolak gratifikasi/ suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/ didengar/ diketahui.

Khusus di Kecamatan Omben dan Sampang Kabupaten Sampang, Tim UPG Inspektorat Kabupaten Sampang berkolaborasi dengan Kepala UPTD Puskesmas Omben dan Banyuanyar Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan program pelayanan kesehatan masyarakat tanpa pungli dan gratifikasi pada stakeholder yakni para camat dan kepala desa setempat sebagai komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.