Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, maka dilakukan upaya penguatan sistem pencegahan korupsi dengan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Saluran Pengaduan Whistle Blowing System (WBS)  Terhadap Area Rawan Korupsi yang dilaksanakan mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022 bertempat di aula kantor setempat.

Menurut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, diyakini masih ditemui area-area rawan korupsi di saat penentuan program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/ denda, rekruitmen pegawai dan pemberian/ penyaluran bantuan. Selain itu juga terdapat risiko ketiadaan obyektivitas dan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM saat promosi/ mutasi. Kondisi-kondisi tersebut disebabkan oleh konflik kepentingan dan gratifikasi.

Dalam sambutannya, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, Mohammad Fadeli, S.Pd., M.Si. menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pembinaan khususnya mencegah gratifikasi dan benturan kepentingan sehingga terwujud pemerintahan yang baik. Plt. Inspektur menekankan bahwa tim UPG bukanlah yang paling benar akan tetapi sama-sama mengingatkan untuk kebaikan. Selain itu Plt. Inspektur mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya sesuai ketentuan agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada korupsi.

Acara diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari ASN di lingkungan UPTD Puskesmas Banyuanyar dan Omben Kabupaten Sampang yang sedang berproses membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerjanya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang sebagai representasi dari pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang sebagai representasi dari SKPD yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang sebagai SKPD yang menyelenggarakan manajemen ASN.

Moh. Ali Majdi, S.H.,M.M. selaku narasumber pertama menjelaskan bahwa upaya konkret Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan  dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Selanjutnya Moh. Ali Majdi, S.H., M.M. menjelaskan tentang definisi gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pentingnya pemahaman benturan kepentingan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Terdapat 6 (enam) poin yang dijabarkan dalam pemahaman benturan kepentingan, yaitu:

  1. Pemahaman benturan kepentingan
  2. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan
  3. Bentuk situasi benturan kepentingan
  4. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi
  5. Sumber penyebab benturan kepentingan
  6. Penanganan benturan kepentingan

Sesi selanjutnya, materi disampaikan oleh narasumber kedua yakni Prima Wijayanti, S.T. yang menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah membangun infrastruktur Whistle Blowing System (WBS) sebagai sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja dan penyelenggara pelayanan publik, manajemen kepegawaian dan pengadaan barang dan jasa dapat memahami bentuk-bentuk korupsi dan dampaknya sehingga mencegah terjadinya korupsi di area rawan tersebut.

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan pemantauan secara berkala oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP). Berdasarkan laporan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa termasuk area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan pada nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan data penanganan kasus pengaduan dari masyarakat tahun 2022 yang berindikasi korupsi, materi pengaduan pengelolaan desa meningkat menjadi 58% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan keuangan desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang perlu mengantisipasi budaya gratifikasi yang berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sampang.

Salah satu upaya pencegahan korupsi atas penyelenggaran pemerintah dan desa serta pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sampang telah membuat regulasi yaitu Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tetang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Upaya penguatan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan secara berkelanjutan pada 180 Desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang secara bertahap. Tahun ini dilakukan  pada 7 (tujuh) Kecamatan dengan peserta terdiri dari 7 (tujuh) orang camat beserta jajarannya dan seluruh kepala desa di Kecamatan Sampang, Sokobanah, Robatal, Kedungdung, Omben, Karang Penang dan Sreseh Kabupaten Sampang yang berjumlah total 92 kepala desa. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 28 s.d 31 Maret 2022 bertempat di aula kantor kecamatan setempat.

Output dari sosialisasi ini diharapkan agar para camat dan kepala desa menghindari konflik kepentingan, melaporkan/ menolak gratifikasi/ suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/ didengar/ diketahui.

Khusus di Kecamatan Omben dan Sampang Kabupaten Sampang, Tim UPG Inspektorat Kabupaten Sampang berkolaborasi dengan Kepala UPTD Puskesmas Omben dan Banyuanyar Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan program pelayanan kesehatan masyarakat tanpa pungli dan gratifikasi pada stakeholder yakni para camat dan kepala desa setempat sebagai komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada UPTD Puskesmas Omben dan Puskesmas Banyuanyar Kabupaten Sampang, Irban Bidang Investigatif bersama tim ZI Kabupaten, Kepala UPTD Puskesmas Omben dan Banyuanyar beserta tim ZI di lingkungannya mengadakan studi kaji banding di Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Rombongan yang berjumlah 30 orang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, Irban V beserta jajarannya dari Inspektorat Derah Kabupaten Sumenep dan Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep beserta tim ZI nya di aula kantor setempat.

Dalam sambutannya, Irban Bidang Investigatif, Kamilia, M.Psi,Psikolog menyampaikan bahwa selain ingin menjalin silaturahim dengan tim ZI Puskesmas Bluto beserta Tim Penilai Internal Kabupaten Sumenep dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, pihaknya ingin belajar bagaimana strategi dan proses memulai pembangunan ZI menuju WBK di Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep.

“Kehadiran kami yang terdiri dari unsur TPI dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Tim Kabupaten Pembangunan ZI yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang serta 2 unit kerja yang sedang diusulkan untuk mengikuti penilaian pembangunan ZI menuju WBK yakni Puskesmas Omben dan Banyuanyar untuk belajar bagaimana memulai dan melaksanakan serta strategi khususnya menyangkut tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dari Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep yang telah berhasil meraih predikat ZI menuju WBK sejak tahun 2020”. Beliau juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Puskesmas Bluto kabupaten Sumenep atas kesempatan studi kaji banding yang telah diberikan. Diharapkan kerja sama dalam hal pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dapat terus berlanjut.

Dalam sambutan selamat datangnya, Kepala Dinas Kesehatan, H. Agus Mulyono, M.Ch, merasa senang dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Kabupaten ZI dan rombongan yang menjadikan Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep sebagai rujukan studi kaji banding Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. “Pertama-tama tentu saya menyambut baik keinginan Tim ZI kabupaten Sampang Bersama Keluarga Besar Puskesmas Omben dan Banyuanyar Kabupaten Sampang untuk menjalin silaturahim dengan kami. Keberhasilan Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep meraih predikat ZI menuju WBM tidak lepas dari Komitmen pimpinan dan jajaran. Kami mempunyai tagline Bismillah melayani yang kami wujudkan dengan berbagai kebijakan untuk mendorong inovasi dalam pembangunan ZI menuju WBK dan tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten Sumenep serta pengawalan Inspektorat Daerah di setiap tahapannya. Ada banyak prestasi dan inovasi yang diraih Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep ini, dan saat ini sedang berupaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Silahkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk bisa dibagikan dan kedepannya masing-masing dapat meraih apa yang ditargetkan dan menjadikan momen ini untuk menjalin silaturahim lebih erat lagi”, jelasnya.

Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep, Ibu H. Siti Choiriyah, S.Kep.Ns menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan, strategi pelaksanaan yang perlu disiapkan menuju Zona Integritas yaitu memahami apa Zona Integritas dan cara pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi ZI pada 6 area perubahan. “Yang terpenting dalam proses pembangunan ZI adalah, Kepala Puskesmas harus menjadi Role Model bagi jajarannya agar terbangun semangat yang sama untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan kerja sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal dan kita harapkan agar masyarakat menjadi sangat terpuaskan dengan pelayanan kesehatan yang kita berikan,” ujarnya.

Setelah pemaparan Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep, acara dilanjutkan dengan  sharing dokumen dari tim ZI Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep ke tim ZI Puskesmas Omben dan Banyuanyar serta kajian 6 area zona integritas yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan publik.